Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

5 Pengelompokan Jalan Umum dan Pembagian Kelasnya

Dari referensi yang saya pelajari, Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka sesuai dengan kewenangan/status, maka jalan umum dikelompokkan menjadi 5, yaitu Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, Jalan Desa



Jalan umum
Jalan Kaligawe Semarang




Pengelompokan Jalan Umum

 

Mari kita bahas untuk pengertiannya dan status masing masing jalan tersebut


1.  Jalan Nasional


Jalan Nasional terdiri dari:

  • Jalan Arteri Primer
  • Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi
  • Jalan Tol
  • Jalan Strategis Nasional


Penyelenggaraan Jalan Nasional ini merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu di Direktorat Jenderal Bina Marga yang dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan jalan nasional dibentuk Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. 

 

Sedangkan untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional  VII yang berkantor di Jalan Murbei Barat I Sumurboto Banyumanik Semarang.


Sesuai dengan kewenangannya, maka ruas-ruas jalan nasional ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Menteri PUPR.

 


2.  Jalan Provinsi


Penyelenggaraan Jalan Provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi

 

Jalan Provinsi terdiri dari:


  • Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota
  • Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota
  • Jalan Strategis Provinsi
  • Jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


Ruas-ruas jalan provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur.



3.  Jalan Kabupaten


Penyelenggaraan Jalan Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Jalan Kabupaten terdiri dari:


  • Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi.
  • Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa.
  • Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota.
  • Jalan strategis kabupaten.


Ruas-ruas jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.




4.  Jalan Kota


Jalan Kota adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota, merupakan kewenangan Pemerintah Kota. Ruas-ruas jalan kota ditetapkan oleh Walikota dengan Surat Keputusan (SK) Walikota



5.  Jalan Desa


Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa.






Pembagian Kelas Jalan



Pembagian Kelas jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

 

Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:


  • Fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan.
  • Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.



Pengelompokan jalan menurut Kelas Jalan, sebagai berikut:


Jalan Kelas I


Jalan Kelas I adalah jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 ton.


Jalan Kelas II


Jalan Kelas II adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton.


Jalan Kelas III


Jalan Kelas III adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 meter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton.


Dalam keadaan tertentu daya dukung Jalan Kelas III dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 ton.


Jalan Kelas Khusus


Jalan Kelas Khusus adalah jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton.



Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dilakukan oleh:


  • a. Pemerintah Pusat, untuk jalan nasional
  • b. Pemerintah Provinsi, untuk jalan provinsi
  • c. Pemerintah Kabupaten, untuk jalan kabupaten
  • d. Pemerintah Kota, untuk jalan kota.

 

 

 

 

Itulah sobat Otoraccy pengelompokan jalan umum dan pembagian kelas jalan. Semoga dapat menambah wawasan kita, dan buat saya agar tidak lupa... Dalam artikel ini terdapat bacaan Undang - undang dalam bentuk PDF dari sumbernya langsung, silahkan untuk di download dan dijadikan referensi pengetahuan, supaya dalam ber lalu lintas bisa tertib dan taat, karena aturan itu ada.. supaya mengurangi dampak buruk...






 

 

 

Posting Komentar untuk "5 Pengelompokan Jalan Umum dan Pembagian Kelasnya"